CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung menemui ribuan warga yang menggelar aksi terkait aktivitas tambang, sekaligus menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menyiapkan jalur khusus tambang sebagai solusi nyata.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke lokasi aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Kehadirannya bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius menangani persoalan tambang.
Di hadapan ribuan warga, Rudy mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan konstruktif. Ia menilai penyampaian aspirasi secara santun menjadi contoh baik dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan, khususnya di wilayah barat Bogor.
“Ini menunjukkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujar Rudy.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut segera diumumkan, terutama bagi perusahaan tambang yang telah mengantongi izin resmi. Rudy menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Selain persoalan izin dan operasional tambang, Rudy juga menyoroti nasib masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu realisasi kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat terdampak masih menunggu kepastian bantuan sosial. Ini juga menjadi perhatian yang kami sampaikan,” katanya.
Rudy menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan berjenjang, pihaknya akan menjalankan kewenangan di tingkat kabupaten dan meneruskan aspirasi warga ke tingkat provinsi.
“Kami pastikan semua aspirasi akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jalur khusus tambang. Proyek tersebut kini telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diajukan ke pemerintah provinsi.
Rudy menargetkan pada tahun 2026 proses pembebasan lahan dapat rampung sepenuhnya, sehingga pembangunan fisik jalan khusus tambang bisa segera direalisasikan.
Menurutnya, keberadaan jalur khusus ini akan menjadi solusi strategis agar aktivitas kendaraan tambang tidak lagi mengganggu lalu lintas umum dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.
“Ini jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD agar aktivitas tambang ke depan tidak mengganggu pengguna jalan umum,” jelasnya.
Ia juga menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini cukup positif. Berbagai kajian telah dilakukan, termasuk melibatkan sejumlah perguruan tinggi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kami melihat Pemprov cukup terbuka dan sudah melakukan kajian akademis. Kami berharap keputusan bisa segera keluar,” ujarnya.
Di sisi lain, Rudy menegaskan bahwa sektor pertambangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan material konstruksi.
Ia mengingatkan bahwa potensi kelangkaan material, ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak, dapat menjadi tantangan serius bagi percepatan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik.
“Pembangunan membutuhkan material. Jika terjadi kelangkaan, tentu akan berdampak luas. Maka harus ada solusi yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan,” pungkasnya.
