detikNews

Tag: ekonomi daerah Bogor

  • Bupati Bogor Wawancara Final Calon Direksi PT Sayaga Wisata 2026–2031, Seleksi Mengerucut ke 3 Nama Terbaik

    Bupati Bogor Wawancara Final Calon Direksi PT Sayaga Wisata 2026–2031, Seleksi Mengerucut ke 3 Nama Terbaik

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama panitia seleksi melaksanakan wawancara tahap akhir calon Anggota Direksi PT Sayaga Wisata periode 2026–2031, Selasa (12/5/2026). Tahapan ini menjadi penentu sebelum penetapan resmi direksi baru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.

    Wawancara yang berlangsung di Hotel Horison Sayaga tersebut menjadi fase krusial dalam proses seleksi direksi baru PT Sayaga Wisata. Setelah melalui sejumlah tahapan sebelumnya, seleksi kini mengerucut dari 15 kandidat menjadi tiga nama terbaik.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan panitia seleksi, sementara pemerintah daerah hanya memberikan arah kebijakan strategis.

    “Dari 15 calon direksi sudah mengerucut menjadi tiga nama. Kami hanya menyampaikan arah kebijakan dan gambaran besar rencana bisnis BUMD Sayaga Wisata ke depan,” ujarnya.

    Menurutnya, PT Sayaga Wisata diharapkan mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan aset serta mengembangkan unit usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

    Ia juga menekankan bahwa kinerja BUMD harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “BUMD tidak boleh merugi. Harus ada keuntungan dan kontribusi terhadap daerah. Setiap tahun akan kita evaluasi,” tegas Rudy.

    Lebih lanjut, pengembangan bisnis PT Sayaga Wisata ke depan tidak hanya berfokus pada sektor perhotelan. Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong optimalisasi potensi wisata lain seperti pemandian air panas, Goa Gudawang, rest area, hingga penguatan unit usaha tour and travel.

    Melalui tahapan wawancara akhir ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat menghasilkan direksi baru yang memiliki visi kuat, tata kelola profesional, serta mampu meningkatkan daya saing BUMD sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

  • Bupati Bogor Rudy Susmanto Apresiasi Peran INI dan IPPAT dalam Mendorong PAD dan Percepatan Pembangunan

    Bupati Bogor Rudy Susmanto Apresiasi Peran INI dan IPPAT dalam Mendorong PAD dan Percepatan Pembangunan

    CIBINONG, BOGOR | detikNews — Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai pilar strategis percepatan pembangunan daerah.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, termasuk organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

    Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat menerima audiensi INI dan IPPAT di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (5/5). Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

    Rudy menjelaskan bahwa peran notaris dan PPAT memiliki posisi strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta legalitas transaksi. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.

    “Optimalisasi PAD dan percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk INI dan IPPAT yang berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan,” ujarnya.

    Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat secara legal dan tertib akan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh INI dan IPPAT dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bogor.

    “Kami mengapresiasi peran INI dan IPPAT yang turut memperkuat pembangunan daerah serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Rudy berharap sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi dapat terus diperkuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Dengan kolaborasi yang solid, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

  • Rudy Susmanto Kawal Aspirasi Warga Soal Tambang ke Gubernur Jabar, Siapkan Jalur Khusus Tambang sebagai Solusi

    Rudy Susmanto Kawal Aspirasi Warga Soal Tambang ke Gubernur Jabar, Siapkan Jalur Khusus Tambang sebagai Solusi

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung menemui ribuan warga yang menggelar aksi terkait aktivitas tambang, sekaligus menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menyiapkan jalur khusus tambang sebagai solusi nyata.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke lokasi aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5). Kehadirannya bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Sekretaris Daerah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius menangani persoalan tambang.

    Di hadapan ribuan warga, Rudy mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan konstruktif. Ia menilai penyampaian aspirasi secara santun menjadi contoh baik dalam menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

    Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah aktivitas pertambangan, khususnya di wilayah barat Bogor.

    “Ini menunjukkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan,” ujar Rudy.

    Ia berharap hasil evaluasi tersebut segera diumumkan, terutama bagi perusahaan tambang yang telah mengantongi izin resmi. Rudy menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

    Selain persoalan izin dan operasional tambang, Rudy juga menyoroti nasib masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu realisasi kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Masyarakat terdampak masih menunggu kepastian bantuan sosial. Ini juga menjadi perhatian yang kami sampaikan,” katanya.

    Rudy menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan berjenjang, pihaknya akan menjalankan kewenangan di tingkat kabupaten dan meneruskan aspirasi warga ke tingkat provinsi.

    “Kami pastikan semua aspirasi akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan yang berlaku,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD telah menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jalur khusus tambang. Proyek tersebut kini telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diajukan ke pemerintah provinsi.

    Rudy menargetkan pada tahun 2026 proses pembebasan lahan dapat rampung sepenuhnya, sehingga pembangunan fisik jalan khusus tambang bisa segera direalisasikan.

    Menurutnya, keberadaan jalur khusus ini akan menjadi solusi strategis agar aktivitas kendaraan tambang tidak lagi mengganggu lalu lintas umum dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.

    “Ini jalan tengah yang kami ambil bersama DPRD agar aktivitas tambang ke depan tidak mengganggu pengguna jalan umum,” jelasnya.

    Ia juga menilai respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejauh ini cukup positif. Berbagai kajian telah dilakukan, termasuk melibatkan sejumlah perguruan tinggi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

    “Kami melihat Pemprov cukup terbuka dan sudah melakukan kajian akademis. Kami berharap keputusan bisa segera keluar,” ujarnya.

    Di sisi lain, Rudy menegaskan bahwa sektor pertambangan tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan material konstruksi.

    Ia mengingatkan bahwa potensi kelangkaan material, ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak, dapat menjadi tantangan serius bagi percepatan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik.

    “Pembangunan membutuhkan material. Jika terjadi kelangkaan, tentu akan berdampak luas. Maka harus ada solusi yang seimbang antara ekonomi dan lingkungan,” pungkasnya.