CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5). Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan keuangan daerah. Selain itu, sistem pengawasan internal juga menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif melalui sinergi dengan KPK.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, terutama dalam hal pengawasan internal dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami menyadari tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dan arahan agar seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
“Sinergi dan pengawasan menjadi kunci agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, perencanaan yang matang, pengawasan internal yang kuat, serta koordinasi antar perangkat daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ungkap Bahtiar.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor semakin baik dan mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
