detikNews

Tag: Pemkab Bogor

  • Sungai Cileungsi Mulai Bersih, Pemkab Bogor Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu

    Sungai Cileungsi Mulai Bersih, Pemkab Bogor Gencar Tangkap Ikan Sapu-Sapu

    BOGOR, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bersama masyarakat menggelar kegiatan penangkapan ikan sapu-sapu di Sungai Cileungsi, Kamis (21/5/2026). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem sungai sekaligus menjaga kualitas air agar kembali sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Kegiatan yang berlangsung di kawasan pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas atau dikenal sebagai titik P2C tersebut mendapat dukungan dari komunitas peduli lingkungan dan warga sekitar. Penangkapan ikan sapu-sapu dinilai penting karena spesies invasif tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai.

    Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan DLH Kabupaten Bogor, Muji Lestari mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai.

    Menurutnya, kondisi sungai yang semakin membaik harus dijaga bersama agar dapat kembali menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

    “Harapannya dengan kegiatan ini, kita bisa memberikan motivasi dan kesadaran bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Tidak lagi membuang sampah ke sungai, mengurangi pencemaran limbah domestik langsung ke sungai, serta bersama-sama menjaga sungai yang melintasi daerah kita supaya kualitasnya tetap terjaga dan menjadi ekosistem yang baik seperti semula,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C) menjelaskan, kondisi Sungai Cileungsi saat ini mengalami perubahan signifikan dibanding beberapa tahun lalu.

    Jika sebelumnya sungai dikenal dengan kondisi air berwarna hitam akibat pencemaran limbah, kini kualitas air mulai membaik dan terlihat lebih jernih. Bahkan sejumlah jenis ikan lokal mulai kembali ditemukan di aliran sungai tersebut.

    “Alhamdulillah, 1,5 tahun terakhir sungai mulai terlihat bersih, sudah tidak hitam lagi. Bahkan ikan tawes dan mujair mulai muncul kembali. Ini menandakan kualitas air sungai semakin baik,” ungkapnya.

    Munculnya kembali ikan tawes dan mujair menjadi indikator bahwa ekosistem Sungai Cileungsi perlahan pulih. Perbaikan kualitas air dinilai sebagai hasil dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai serta pengurangan pencemaran limbah domestik.

    Selain fokus pada penanganan pencemaran, KP2C juga menyoroti pentingnya langkah penanganan banjir di kawasan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Upaya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan ekosistem sungai di wilayah Bogor hingga aliran menuju Kali Bekasi.

    DLH Kabupaten Bogor berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala agar kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat dan kondisi Sungai Cileungsi tetap terjaga dalam jangka panjang.

  • Rudy Susmanto Antar Kabupaten Bogor Raih Rekor MURI Pelayanan Publik Terlama

    Rudy Susmanto Antar Kabupaten Bogor Raih Rekor MURI Pelayanan Publik Terlama

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui program Gebyar Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor. Program pelayanan tanpa henti tersebut sukses melayani ribuan warga selama lebih dari empat hari penuh.

    Piagam penghargaan MURI diterima langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (22/5).

    Program inovatif tersebut diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

    Selama pelaksanaan kegiatan, pelayanan publik tetap berjalan tanpa henti selama 100 jam, mulai 18 Mei 2026 pukul 10.00 WIB hingga 22 Mei 2026 pukul 14.00 WIB. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena layanan tetap tersedia hingga malam hari, menyesuaikan kebutuhan warga Kabupaten Bogor yang mayoritas bekerja di wilayah penyangga ibu kota.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa keberhasilan meraih Rekor MURI bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat transformasi pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

    “Dari 100 jam ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kantor-kantor perizinan tidak bisa beroperasi sama dengan jam kerja perangkat daerah lainnya. Karena Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga ibu kota, banyak masyarakat yang baru bisa mengurus perizinan pada malam hari setelah pulang bekerja,” ujar Rudy Susmanto.

    Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menghadirkan kebijakan baru terkait jam operasional pelayanan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik, khususnya pelayanan perizinan.

    Selain fokus pada pelayanan perizinan, Rudy juga menyoroti pentingnya administrasi kependudukan sebagai hak dasar masyarakat. Ia meminta dinas terkait lebih aktif melakukan jemput bola kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.

    “Administrasi kependudukan mungkin terlihat sederhana dari KTP dan KK, tetapi itu menjadi pondasi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, baik pendidikan maupun bantuan sosial,” tegasnya.

    Rudy berharap momentum Hari Jadi Bogor ke-544 dan keberhasilan meraih Rekor MURI dapat menjadi semangat kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju, aman, adil, dan makmur.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Agus Ridho menjelaskan bahwa kegiatan Gebyar Pelayanan Publik Nonstop 100 Jam melibatkan 23 tenant pelayanan dari total 31 tenant yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bogor.

    Tenant tersebut terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga unsur pendukung lainnya yang bersama-sama memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

    “Gebyar Pelayanan Publik Nonstop 100 Jam ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, responsif, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat,” ujar Agus Ridho.

    Selama kegiatan berlangsung, rata-rata terdapat 169 petugas pelayanan yang bekerja setiap hari dalam tiga shift pelayanan. Dari total pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 6.210 layanan berhasil diberikan kepada masyarakat dengan jumlah pendaftaran perizinan mencapai 574 permohonan.

    Tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang fleksibel, cepat, dan dekat dengan kebutuhan warga sangat dibutuhkan, terutama di wilayah aglomerasi seperti Kabupaten Bogor.

    Keberhasilan ini sekaligus memperkuat citra Kabupaten Bogor sebagai daerah yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat modern.

  • Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, 32 Pejabat Pemkab Bogor Resmi Dilantik Bupati Rudy Susmanto

    Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, 32 Pejabat Pemkab Bogor Resmi Dilantik Bupati Rudy Susmanto

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 32 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai langkah memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (21/5/2026).

    Pelantikan yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor tersebut terdiri dari 30 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional, serta dua Pejabat Pengawas Sekolah Ahli Utama.

    Momentum pelantikan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

    “Atas izin Allah SWT, hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 30 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional, serta dua Pejabat Pengawas Sekolah Ahli Utama. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menekankan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik harus mampu bekerja secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

    Menurutnya, penguatan birokrasi tidak hanya sebatas rotasi dan pelantikan jabatan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Rudy Susmanto juga berharap para pejabat yang dilantik dapat menghadirkan inovasi, mempercepat pelayanan administrasi, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif.

    Pelantikan pejabat ini sekaligus menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sistem birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

    Dengan penguatan sumber daya aparatur tersebut, Pemkab Bogor optimistis pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin maksimal, transparan, dan profesional.

  • Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Tuntaskan Penyerahan PSU Sentul City Sesuai Putusan PTUN Bandung

    Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Tuntaskan Penyerahan PSU Sentul City Sesuai Putusan PTUN Bandung

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di kawasan PT Sentul City Tbk secara bertahap sesuai ketentuan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

    Komitmen tersebut disampaikan melalui Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bogor menyusul pelaksanaan sidang pengawasan eksekusi Putusan PTUN Nomor 51/G/TF/2022/PTUN.BDG yang digelar di PTUN Bandung pada Rabu, 20 Mei 2026.

    Dalam persidangan itu, Pemerintah Kabupaten Bogor hadir secara langsung sebagai bentuk kepatuhan terhadap tahapan pengawasan eksekusi yang dipimpin Ketua PTUN Bandung. Kehadiran tersebut sekaligus menegaskan sikap kooperatif Pemkab Bogor dalam menjalankan putusan pengadilan.

    Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum selaku kuasa Bupati Bogor menyampaikan bahwa pihaknya secara berkala telah menyerahkan laporan perkembangan pelaksanaan amar putusan beserta dokumen pendukung kepada PTUN Bandung.

    “Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menjalankan seluruh tahapan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” demikian disampaikan dalam keterangan pers usai persidangan.

    Pemkab Bogor mengungkapkan, proses penyerahan PSU Sentul City saat ini masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Salah satu hambatan utama berkaitan dengan pengajuan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor yang sebelumnya sempat dihapus oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses administrasi harus kembali diajukan.

    Selain itu, dokumen pengajuan sertifikat dari pihak pengembang juga masih dalam tahap penyelesaian. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyerahan PSU di 14 site plan kawasan Sentul City.

    Meski menghadapi hambatan administratif, Pemkab Bogor memastikan sebagian amar putusan telah dilaksanakan. Salah satu capaian yang telah direalisasikan yakni pengelolaan PSU di kawasan Taman Victoria yang kini telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan luas mencapai 34.160 meter persegi.

    Ketua PTUN Bandung dalam persidangan menyampaikan bahwa pelaksanaan putusan masih berada dalam tahap penyelesaian karena adanya proses administratif yang belum tuntas. Untuk mempercepat penyelesaian tersebut, PTUN Bandung akan mengirimkan surat kepada Kementerian PAN-RB dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari pembinaan administrasi pemerintahan.

    PTUN Bandung juga memberikan tambahan waktu selama 21 hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melanjutkan proses penyelesaian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan putusan.

    Menanggapi arahan tersebut, Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum selaku kuasa Bupati Bogor menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor menghormati seluruh petunjuk Ketua PTUN Bandung dan siap menjalankan tahapan eksekusi sesuai ketentuan serta pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pengawasan putusan PTUN.

    Pemkab Bogor juga memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat penyelesaian hambatan administratif, termasuk proses sertifikasi dan kelengkapan dokumen pendukung penyerahan PSU Sentul City.

    Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap proses penyerahan PSU dapat segera tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan tata kelola kawasan yang lebih baik bagi masyarakat serta seluruh pihak terkait di kawasan Sentul City.

  • Kabupaten Bogor Raih Predikat AA Kearsipan Nasional 2026, Bukti Tata Kelola Arsip Makin Transparan

    Kabupaten Bogor Raih Predikat AA Kearsipan Nasional 2026, Bukti Tata Kelola Arsip Makin Transparan

    JAKARTA | detikNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD), Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan Penyelenggaraan Kearsipan kategori “AA” atau Sangat Memuaskan dengan skor 93,97 pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 Tahun 2026.

    Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam ajang Anugerah Kearsipan yang digelar di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, Iwan Irawan, mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.

    Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Pemkab Bogor dalam membangun tata kelola arsip yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sistem kearsipan yang baik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga memori kolektif perjalanan pembangunan daerah.

    Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mego Pinandito, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan kearsipan di Indonesia atas dedikasi dan kontribusi dalam membangun budaya tertib arsip nasional.

    Menurutnya, arsip tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.

    “Peran arsip tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, momentum Hari Kearsipan Nasional harus menjadi penguat komitmen bersama dalam melakukan transformasi sistem kearsipan melalui inovasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi digital.

    “Kami optimistis, dengan semangat kolaborasi dan transformasi, kearsipan Indonesia akan semakin berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna serta mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala DAPD Kabupaten Bogor, Iwan Irawan, mengatakan penghargaan kategori AA dengan skor 93,97 merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah di bawah arahan Bupati Bogor.

    Menurutnya, budaya sadar arsip terus diperkuat di lingkungan Pemkab Bogor agar pengelolaan dokumen pemerintahan semakin modern dan terintegrasi.

    “Penghargaan kategori AA dengan skor 93,97 ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Bogor. Arsip bukan hanya dokumen administrasi, tetapi menjadi sumber informasi, alat pertanggungjawaban, sekaligus memori perjalanan pembangunan daerah,” ungkap Iwan.

    Ia menambahkan, DAPD Kabupaten Bogor akan terus mendorong transformasi kearsipan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

    “Kami akan terus memperkuat tata kelola arsip yang modern, inovatif, dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efektif, dan melayani. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kearsipan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

    Pemkab Bogor juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengelolaan arsip daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, budaya sadar arsip diharapkan semakin tumbuh dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional di Kabupaten Bogor.

  • Pemkab Bogor Resmi Terapkan Labelisasi KPM Bansos, Penyaluran Bantuan Kini Lebih Transparan

    Pemkab Bogor Resmi Terapkan Labelisasi KPM Bansos, Penyaluran Bantuan Kini Lebih Transparan

    Pemerintah Kabupaten Bogor resmi meluncurkan program labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial sebagai upaya memperkuat transparansi dan memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.

    CIBINONG, Bogor | VOA Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, meluncurkan program labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial sebagai langkah strategis memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di wilayah Kabupaten Bogor.

    Peluncuran program tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (21/5), dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait penyaluran bantuan sosial.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Kepala BPS Kabupaten Bogor, Ketua Tim Pendamping SDM PKH Kabupaten Bogor, para Ketua Tim Pendamping PKH Kecamatan, hingga Ketua Apdesi Kabupaten Bogor.

    Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

    Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya menghadirkan berbagai program strategis, termasuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

    “Labelisasi ini bukan sekadar penempelan stiker, tetapi bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan dalam penyaluran bantuan sosial,” ujar Ajat Rochmat Jatnika dalam sambutannya.

    Menurutnya, pemasangan stiker labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial diharapkan dapat mempermudah proses identifikasi penerima manfaat sekaligus membuka ruang pengawasan bersama oleh masyarakat.

    Meski demikian, Ajat menegaskan bahwa program labelisasi KPM bansos tersebut bukan bertujuan memberikan stigma negatif kepada keluarga penerima manfaat.

    “Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih baik, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor ingin memastikan setiap bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.

    Selain itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto juga menginstruksikan seluruh camat, kepala desa, dan lurah untuk mengawal pelaksanaan labelisasi dengan pendekatan humanis, persuasif, edukatif, dan tetap menjunjung martabat masyarakat penerima bantuan.

    “Pelaksanaan program harus dilakukan tanpa intimidasi maupun perlakuan yang merendahkan penerima manfaat,” tegas Ajat.

    Pemerintah Kabupaten Bogor juga menilai keterlibatan tokoh masyarakat dan seluruh pilar sosial di wilayah sangat penting agar proses pendataan dan pemasangan label berjalan tertib, akurat, dan sesuai sasaran.

    Ajat turut menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa bantuan sosial bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian masyarakat.

    “Hari ini menerima bantuan, insya Allah esok menjadi keluarga yang mandiri, bahkan mampu membantu sesama,” ungkapnya.

    Melalui program labelisasi KPM bantuan sosial ini, Pemkab Bogor berharap penyaluran bansos menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.

  • Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Revitalisasi Setu Kabantenan Jadi Embung Pengendali Banjir di Cibinong

    Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Revitalisasi Setu Kabantenan Jadi Embung Pengendali Banjir di Cibinong

    Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat revitalisasi Setu Kabantenan di Cibinong sebagai langkah strategis pengendalian banjir dan penataan lingkungan permukiman. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, fungsi setu yang dahulu menjadi pembagi air pertanian kini harus dioptimalkan menjadi embung penampung air guna mengurangi limpasan air yang kerap masuk ke rumah warga saat hujan deras.

    CIBINONG, BOGOR | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong revitalisasi Setu Kabantenan di wilayah Cibinong sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan penataan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi setu menjadi embung penampung air yang mampu mengurangi limpasan air ke kawasan permukiman warga.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, perubahan fungsi lahan yang terjadi selama puluhan tahun telah memengaruhi sistem tata air di kawasan tersebut. Menurutnya, Setu Kabantenan yang sebelumnya berfungsi sebagai pembagi air bagi area persawahan kini harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah yang telah berubah menjadi kawasan hunian masyarakat.

    “Dulu Setu Kabantenan berfungsi sebagai pembagi air untuk lahan pertanian. Namun seiring perkembangan wilayah menjadi kawasan permukiman, hari ini kita harus mengoptimalkan fungsinya menjadi embung air yang baik agar limpasan air yang masuk ke rumah-rumah warga dapat dikendalikan,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menjelaskan, revitalisasi dilakukan melalui sejumlah langkah teknis, mulai dari pembersihan sampah di area setu, normalisasi saluran air, hingga pendalaman tampungan air untuk meningkatkan kapasitas setu saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

    Menurut Rudy, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Setunya dibersihkan, dinormalisasi, dan didalamkan agar daya tampung air lebih maksimal. Ini merupakan bagian dari penataan lingkungan dan pengurangan risiko banjir di kawasan permukiman,” tambahnya.

    Revitalisasi Setu Kabantenan juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekitar. Selain menjadi pengendali banjir, kawasan setu nantinya diharapkan lebih tertata, bersih, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Langkah penataan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan meningkatkan kualitas tata ruang wilayah di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman di Cibinong dan sekitarnya.

    Dengan optimalisasi fungsi Setu Kabantenan, Pemkab Bogor berharap persoalan limpasan air yang selama ini kerap mengganggu aktivitas warga dapat diminimalisasi, terutama saat musim hujan dengan curah tinggi.

  • Rudy Susmanto Ajak Mahasiswa Bogor Kawal Pembangunan Daerah Secara Aktif

    Rudy Susmanto Ajak Mahasiswa Bogor Kawal Pembangunan Daerah Secara Aktif

    CIBINONG, BOGOR | detikNews – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (19/5/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy menekankan bahwa kritik, masukan, serta gagasan yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan Kabupaten Bogor. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan partisipasi aktif generasi muda agar pembangunan berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

    “Silaturahmi dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Saya menyadari bahwa suara anak muda lahir dari kepedulian terhadap masa depan daerah, melalui kritik, saran, dan gagasan yang membangun,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menjelaskan, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan mahasiswa harus terus dijaga agar berbagai kebijakan daerah mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat, khususnya generasi muda.

    Rudy juga mengingatkan pentingnya kontribusi pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia mengutip pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mengenai kekuatan generasi muda dalam membawa perubahan besar bagi bangsa.

    “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan Bung Karno ini menegaskan betapa besar kekuatan generasi muda dalam mendorong perubahan bangsa,” katanya.

    Audiensi BEM se-Bogor Raya tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kolaborasi bersama mahasiswa dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Rudy menilai mahasiswa tetap harus kritis dalam mengawal kebijakan publik, sementara pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan demi kemajuan daerah.

    Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis keterlibatan generasi muda dapat menjadi energi positif dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  • BPOM RI Gandeng Pemkab Bogor dan UNHAN Cegah Penyalahgunaan OOT di Kalangan Remaja

    BPOM RI Gandeng Pemkab Bogor dan UNHAN Cegah Penyalahgunaan OOT di Kalangan Remaja

    SENTUL, BOGOR | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam mendukung Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang digelar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bersama Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Senin (18/5/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 2 Kampus UNHAN Sentul tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kota Depok sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah penyalahgunaan obat di masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

    Aksi nasional ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat edukasi, pengawasan, serta pencegahan penyalahgunaan OOT yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi merusak masa depan generasi bangsa.

    Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh gerakan nasional tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung program nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.

    “Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mendukung penuh kolaborasi BPOM bersama UNHAN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu demi menyelamatkan generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa penyalahgunaan OOT bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan nasional.

    Ia menyoroti tingginya kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang dapat memicu berbagai dampak sosial jika tidak ditangani secara serius sejak dini.

    Menurut Taruna Ikrar, sejarah menunjukkan bahwa kehancuran sebuah bangsa tidak hanya berasal dari ancaman eksternal, tetapi juga akibat kerusakan internal, termasuk rusaknya generasi muda karena penyalahgunaan zat adiktif.

    “Bangsa yang besar bisa runtuh jika generasinya lemah karena narkotika dan obat-obatan. Ini bukan hanya isu kesehatan, tapi juga isu ketahanan nasional,” tegasnya.

    Di sisi lain, Kepala Balai POM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi rencana aksi nasional yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, komunitas, hingga dunia usaha.

    Program tersebut nantinya akan dilanjutkan melalui intervensi edukasi ke ribuan sekolah di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara berkelanjutan.

    Menurutnya, sinergi antara BPOM, UNHAN, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan gerakan bersama yang masif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan OOT.

    “Tentunya dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan OOT,” imbuhnya.

  • UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah resmi meluncurkan inovasi bertajuk SERUAN PBJ (Selasa Rutin Bulanan) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

    Peluncuran inovasi tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna mendorong transformasi sistem pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pengadaan pemerintah.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah mengatakan, SERUAN PBJ hadir sebagai inovasi berbasis digital dan hybrid meeting yang dirancang untuk mengubah pola pembinaan pengadaan konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif, fleksibel, dan berkelanjutan.

    “SERUAN PBJ menjadi bentuk transformasi pembinaan pengadaan barang dan jasa dari pola konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh perangkat daerah,” ujar Arie.

    Menurutnya, perkembangan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sangat dinamis, termasuk percepatan digitalisasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog dan e-purchasing, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk bergerak lebih adaptif dan responsif.

    Selama ini, penyampaian informasi kebijakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai masih bersifat insidental dan belum merata. Kondisi tersebut kerap memunculkan perbedaan interpretasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penyusunan spesifikasi teknis hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    Melalui SERUAN PBJ, UKPBJ Kabupaten Bogor menghadirkan forum rutin bulanan yang menjadi wadah diseminasi kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, sekaligus ruang konsultasi interaktif bagi para pelaku pengadaan.

    Secara teknis, program ini mengintegrasikan berbagai platform digital modern untuk memangkas keterbatasan ruang dan waktu. Pelaksanaannya memanfaatkan Zoom Meeting sebagai media hybrid meeting, YouTube Channel untuk publikasi dan dokumentasi siaran ulang, serta Bank Materi Digital berbasis Google Drive yang dapat diakses aparatur secara mandiri kapan saja.

    Arie menjelaskan, materi yang dibahas dalam forum SERUAN PBJ tidak hanya bersifat umum, tetapi dikurasi berdasarkan kebutuhan aktual dan persoalan riil yang dihadapi perangkat daerah di lapangan.

    “Materi akan disesuaikan dengan isu strategis seperti HPS, e-purchasing, hingga pengadaan konstruksi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan OPD,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, UKPBJ Kabupaten Bogor menerapkan manajemen kerja yang sistematis melalui beberapa tahapan terukur. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi persoalan dan penjaringan isu strategis dari perangkat daerah, penyusunan jadwal tahunan, penentuan tema pembahasan, hingga koordinasi dengan narasumber ahli.

    Selain itu, seluruh infrastruktur digital disiapkan secara menyeluruh, mulai dari tautan ruang pertemuan daring, daftar hadir elektronik, hingga sistem hybrid meeting agar kegiatan berjalan efektif.

    Kegiatan rutin bulanan tersebut diisi dengan pemaparan kebijakan terbaru oleh narasumber kompeten, sesi diskusi kelompok, hingga konsultasi langsung terkait kendala teknis yang dihadapi OPD dalam proses pengadaan barang dan jasa.

    Pasca kegiatan, seluruh bahan tayang dan rekaman kegiatan akan diunggah ke YouTube serta diperbarui pada bank materi digital guna memudahkan aparatur mengakses informasi secara berkelanjutan.

    Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat partisipasi peserta, kualitas penyampaian materi, serta efektivitas pelaksanaan hybrid meeting sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

    Arie menegaskan, melalui pola kerja yang sistematis tersebut, SERUAN PBJ diharapkan mampu membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor.

    “Program ini diharapkan dapat mempermudah konsultasi, mempercepat penyampaian informasi kebijakan, meminimalisasi risiko kesalahan administratif, serta mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

    Selain memperkuat tata kelola pengadaan, inovasi SERUAN PBJ juga menjadi instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan percepatan transformasi digital birokrasi di daerah.