PJs Kades Sali Diduga Selewengkan DD dan ADD Tahun Anggaran 2022

PJs Kades Sali Diduga Selewengkan DD dan ADD Tahun Anggaran 2022

Halsel | detik News – PJs Kades Sali Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga menyelewengkan sebagian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2022.

Dugaan penggelapan Dana Desa oleh Usman Muhammad ini disampaikan langsung salah seorang warga Desa sali. Dalam keterangannya Irfan Safar menyebutkan, Pjs Desa Sali tidak merealisasikan beberapa item kegiatan yang telah dicantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

” Dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilakukan Usman diantaranya, Realisasi Dana Covid 8% tidak sesuai dengan kenyataan, dan dana reguler sumber anggaran DD 32% realisasi nol serta pemotongan insentif aparatur desa satu bulan,” Jelas Irfan Safar, Senin(16/1/2023.

Irfan bilang, masyarakat Desa Sali saat ini terus meminta pejabat Kepala Desa agar segera menjelaskan dugaan penyimpangan Dana Desa Sali yang telah dimuat dalam APBDes.

” Beberapa item kegiatan yang sudah berjalan selama 5 tahun ini sudah tidak direalisasikan, misalnya, program bantuan siswa miskin berprestasi tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi diduga sudah dihapuskan padahal program itu masuk dalam RKPDes dan disamasukan dalam APBDes Desa Sali tahun anggaran 2022,”

Baca juga:  Mobil Bus Rombongan Peziarah Milik PO HMJ, Mengalami Mati Mesin di Tengah Jalan

Ifan menambahkan, pemotongan insentif aparatur desa yang dilakukan pejabat adalah perbuatan sewenang wenang yang bertentangan dengan Undang-undang.

” Olehnya, BPD Desa Sali mengutuk keras kinerja Pjs Usman Muhammad sebab perbuatan Ini tentunya sangat merugikan masyarakat,”

Terpisah PJs Kades Sali saat di konfirmasi membenarkan adanya pemotongan Insentif perangkat desa. Usman bilang, pemotongan yang dilakukannya itu dikarenakan ada kebijakan-kebijakan lain yang diambil.

Baca juga:  Dukung F1 H2O Danau Toba, Kapolres Simalungun Kurve Kebersihan Bersama Forkopimda Di Parapat

” Benar namun hal itu sudah dibicarakan lewat musyawarah sebelum dilakukan pembagian, akan tetapi perlu dijelaskan pula bahwa pemotongan itu dikarenakan ada kebijakan-kebijakan sehingga tidak satupun yang komplain,” tutupnya (Wan/DN)

Follow Berita detik News diĀ Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *