Internasional | detik News – Polisi sedang mengusut kasus dugaan perdagangan orang melalui jaringan internasional yang melibatkan Bekasi-Kamboja, khususnya dalam transaksi jual beli ginjal. Saat ini, ada 15 individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam investigasi ini.
Menurut Kombes Pol Hengki Haryadi, Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pihak berwenang mencurigai adanya target tertentu dalam kasus ini yang berperan sebagai penghubung dalam transaksi ini.
“Hingga saat ini, kami berpikir bahwa masih ada beberapa target yang mungkin memiliki kaitan langsung dengan pihak Kamboja, dan kami tengah menyelidiki hal ini lebih lanjut,” ungkap Hengki pada Senin (14/8/2023).
Salah satu individu yang menjadi fokus dalam penyelidikan ini adalah seseorang yang disebut sebagai “Miss H”. Identitasnya masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk ditentukan.
“Untuk mengungkap identitas Miss H, kami mengandalkan bukti-bukti digital forensik, kesaksian, dan metode lainnya. Namun, sangat penting untuk mengetahui identitasnya terlebih dahulu, termasuk kewarganegaraannya,” jelas Hengki.
Hengki juga menjelaskan bahwa jika Miss H terbukti sebagai warga negara Indonesia, proses ekstradisi dapat dilakukan. Upaya ini mungkin melibatkan diplomasi tingkat tinggi dan kerja sama antarkepolisian.
Sebelumnya, telah diinformasikan bahwa jumlah tersangka dalam kasus perdagangan orang terkait jual beli ginjal kemungkinan masih akan bertambah. Saat ini, ada 15 tersangka yang telah diidentifikasi dalam kasus ini.
“Hingga saat ini, peluang untuk menambah jumlah tersangka sangat mungkin,” kata Hengki kepada wartawan pada Sabtu (12/8/2023).
Hengki menjelaskan bahwa proses penyelidikan terkait kasus ini belum selesai dan masih terus berlanjut. Selain itu, penyidik juga tengah menginvestigasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan kasus perdagangan orang ini.
Dalam upaya mengusut dugaan pencucian uang yang terkait dengan kasus jual beli ginjal ini, pihak berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kami berkoordinasi dengan PPATK karena kami akan menerapkan langkah-langkah terkait pencucian uang jika terdapat bukti yang memadai,” tambahnya. (lh)