detikNews

Tag: program Pemkab Bogor

  • Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop Resmi Dimulai di Kabupaten Bogor, Warga Kini Bisa Urus Dokumen Hingga Dini Hari

    Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop Resmi Dimulai di Kabupaten Bogor, Warga Kini Bisa Urus Dokumen Hingga Dini Hari

    Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memulai program pelayanan publik 100 jam nonstop dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Program yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kabupaten Bogor ini menghadirkan layanan administrasi dan perizinan selama 24 jam penuh mulai 18 hingga 22 Mei 2026, guna memberikan kemudahan dan fleksibilitas waktu bagi masyarakat.

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi memulai pelayanan publik 100 jam nonstop sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

    Program inovatif tersebut mulai berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 dan akan berjalan selama lima hari penuh hingga 22 Mei 2026 di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kabupaten Bogor, Cibinong.

    Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, perizinan, hingga dokumen kependudukan selama 24 jam tanpa henti. Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

    Program pelayanan publik 100 jam nonstop ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang mendorong seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, mengatakan program tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

    “Program ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih optimal dengan menambah jam operasional hingga 100 jam nonstop,” ujarnya.

    Menurut Agus Ridho, pelayanan tanpa henti tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas waktu kepada masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengurus administrasi pada jam kerja normal.

    Dengan sistem pelayanan 24 jam, masyarakat kini dapat datang pada malam hari hingga dini hari untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan pada siang hari.

    “Ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Mereka tetap bisa mengakses layanan publik kapan saja selama program berlangsung,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, sebanyak 31 tenant layanan dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal ikut berpartisipasi. Mayoritas tenant membuka pelayanan penuh selama lima hari kegiatan, sementara beberapa layanan menyesuaikan operasional sesuai ketersediaan personel.

    Berbagai layanan yang tersedia langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan. Antusiasme warga terlihat dari tingginya aktivitas pelayanan, terutama pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres serta layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil.

    Pemkab Bogor berharap program pelayanan publik 100 jam nonstop ini dapat menjadi inovasi pelayanan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat transformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif.

    Selain mempermudah akses layanan, kegiatan ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di era digital dan mobilitas tinggi.

  • Kabar Baik! Uji KIR, Uji Emisi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Digelar di Leuwiliang

    Kabar Baik! Uji KIR, Uji Emisi dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Digelar di Leuwiliang

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghadirkan layanan publik gratis berupa uji KIR, uji emisi kendaraan, dan pemeriksaan kesehatan di Terminal Leuwiliang, Selasa (12/5/2026). Program ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 sekaligus upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pengemudi angkutan umum di wilayah Bogor Barat.

    Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544, Pemkab Bogor melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, RSUD Leuwiliang, RSUD Mohammad Noh Nur, serta Puskesmas Leuwiliang, menggelar pelayanan publik gratis di Terminal UPT Leuwiliang.

    Kegiatan ini mencakup layanan uji KIR gratis, uji emisi kendaraan gratis, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi dan masyarakat umum.

    Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Lutfi Sahara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HJB ke-544 yang bertujuan meningkatkan akses layanan publik.

    “Hari ini kami melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544. Pelayanan yang diberikan meliputi uji KIR gratis, uji emisi gratis, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat,” ujar Lutfi.

    Ia menambahkan, untuk pelayanan kendaraan, Dishub Kabupaten Bogor meningkatkan target dari 35 kendaraan menjadi 50 kendaraan dalam kegiatan ini. Masyarakat dapat langsung datang dan mendaftar sejak pagi di lokasi kegiatan.

    Tidak hanya di Leuwiliang, rangkaian kegiatan serupa juga akan digelar di Terminal UPT Cileungsi pada 21 Mei 2026. Selain itu, pada 26 Mei 2026 akan dilaksanakan donor darah di Kantor Dishub Kabupaten Bogor, bekerja sama dengan PMI, Dinas Ketahanan Pangan melalui Gerakan Pangan Murah, serta pemeriksaan kesehatan oleh Jasa Raharja.

    “Seluruh pelayanan diberikan secara gratis. Selain itu, kami juga memberikan bantuan sembako bagi para sopir sebagai bentuk perhatian dan apresiasi,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jopi Hermawan, menyampaikan bahwa uji emisi gratis dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, menyasar kendaraan roda dua dan roda empat berbahan bakar bensin maupun diesel.

    Menurutnya, masyarakat hanya perlu membawa kendaraan dan STNK untuk mengikuti uji emisi. Hasilnya akan langsung tercatat dalam aplikasi nasional Si Umi.

    “Dari hasil tersebut akan diketahui apakah kendaraan memenuhi baku mutu emisi atau tidak. Jika melampaui ambang batas, kendaraan perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya.

    Di lokasi yang sama, Kepala Puskesmas Leuwiliang, dr. James GH Tambun, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ditargetkan untuk 50 pengemudi. Hasil sementara menunjukkan kondisi kesehatan para pengemudi cukup baik dan layak bekerja.

    Selain pemeriksaan umum, tim medis juga melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kondisi kesehatan tetap dalam batas normal.

    Salah satu sopir angkutan umum, Heri, mengapresiasi layanan yang diberikan Pemkab Bogor. Ia menilai program ini sangat membantu, terutama bagi warga Bogor Barat.

    “Pelayanan KIR ini sangat membantu karena tidak perlu ke Cibinong. Lokasinya lebih dekat dan pelayanannya juga cepat. Apalagi semuanya gratis,” ujarnya.

    Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

  • Pemkab Bogor Luncurkan Aplikasi Ngupahan untuk Tekan Food Waste dan Bangun Budaya Hemat Pangan

    Pemkab Bogor Luncurkan Aplikasi Ngupahan untuk Tekan Food Waste dan Bangun Budaya Hemat Pangan

    CIBINONG, BOGOR | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) resmi memperkenalkan inovasi digital bernama “Ngupahan”, sebuah sistem berbasis aplikasi yang dirancang untuk menekan food waste sekaligus membangun budaya hemat pangan di masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.

    Inovasi “Ngupahan” hadir sebagai solusi konkret atas persoalan pemborosan pangan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor. Sistem ini dirancang untuk mengelola sisa makanan, baik yang masih layak konsumsi (edible food waste) maupun yang tidak layak (inedible food waste), melalui pendekatan ekonomi sirkular berbasis digital.

    Melalui platform ini, masyarakat, komunitas, hingga kelembagaan desa terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Setiap aktivitas pengelolaan pangan dapat tercatat secara sistematis, sehingga mendorong partisipasi aktif sekaligus memberikan edukasi berkelanjutan kepada pengguna.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menegaskan bahwa persoalan utama dalam pengurangan food waste bukan hanya pada sistem, tetapi pada perubahan pola pikir masyarakat.

    “Fokus utama kami adalah membangun budaya. Masyarakat perlu terbiasa untuk tidak boros pangan dan mampu mengelola sisa makanan dengan bijak. Ini menyangkut kesadaran kolektif, bukan sekadar persoalan sampah,” ujarnya.

    Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam mendorong perubahan tersebut. Dengan sistem yang terukur, masyarakat dapat melihat langsung dampak dari setiap tindakan yang dilakukan dalam mengelola pangan.

    “Melalui Ngupahan, masyarakat tidak hanya diajak untuk memilah dan memanfaatkan sisa pangan, tetapi juga mendapatkan edukasi serta insentif yang mendorong perubahan perilaku secara bertahap,” tambahnya.

    Aplikasi Ngupahan dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Di antaranya adalah Pojok Edukasi sebagai sarana pembelajaran, Piring Berbagi untuk distribusi makanan layak konsumsi, Bank Kompos untuk pengolahan limbah organik, serta Berdikari Mart yang mendorong nilai ekonomi dari hasil pengelolaan tersebut.

    Sebagai tahap awal implementasi, program ini akan diterapkan di dua wilayah, yakni Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri dan Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede. Kedua desa tersebut dipilih sebagai lokasi percontohan dalam membangun sistem pengelolaan pangan berbasis masyarakat dan teknologi.

    Camat Gunung Putri, Kurnia Indra, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai inovasi Ngupahan sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

    “Kami siap mendukung penuh implementasi program ini. Desa Gunung Putri saat ini juga tengah berbenah untuk menjadi wilayah percontohan. Semoga Ngupahan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengelola pangan dan lingkungan,” ungkapnya.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Menurutnya, komitmen bersama menjadi kunci utama dalam membangun perubahan perilaku masyarakat.

    “Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Jika dijalankan bersama, kami optimistis budaya hemat pangan dapat terwujud secara nyata,” tambahnya.

    Melalui inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat menciptakan kesadaran kolektif bahwa pangan merupakan sumber daya berharga yang tidak boleh disia-siakan. Dengan dukungan teknologi dan keterlibatan aktif masyarakat, Ngupahan diharapkan mampu menjadi model solusi dalam menekan pemborosan pangan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

  • Bupati Bogor Percepat Penataan Wilayah Terintegrasi, Fokus Akses Jalan dan Kualitas Lingkungan

    Bupati Bogor Percepat Penataan Wilayah Terintegrasi, Fokus Akses Jalan dan Kualitas Lingkungan

    CIBINONG, BOGOR | detikNews — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin rapat percepatan penataan wilayah yang digelar di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati, Minggu (3/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata wilayah yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

    Dalam arahannya, Bupati Bogor menegaskan bahwa penataan wilayah dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas tata ruang serta kenyamanan lingkungan bagi masyarakat.

    “Percepatan penataan wilayah di Kabupaten Bogor terus kami lakukan secara masif bersama seluruh pihak. Progres terus kami tingkatkan di titik-titik strategis seperti Jalan Cijayanti, Jalan Kemang-Parung, Flyover Cileungsi, Citeureup hingga kawasan Pakansari dan Tegar Beriman serta wilayah lainnya,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menjelaskan, program penataan wilayah ini bertujuan untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih tertata, akses transportasi yang lebih lancar, serta lingkungan yang lebih nyaman dan layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

    Menurutnya, penataan wilayah menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Ini adalah komitmen kami untuk terus menghadirkan perubahan yang nyata. Karena wajah Bogor adalah wajah Indonesia,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait yang memiliki peran penting dalam mendukung percepatan program penataan wilayah di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, tata ruang, hingga lingkungan hidup.

    Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif secara merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.