detikNews

Tag: SPBE Kabupaten Bogor

  • Diskominfo Kabupaten Bogor Audit TIK 2026 untuk Perkuat Tata Kelola Digital Pemerintahan

    Diskominfo Kabupaten Bogor Audit TIK 2026 untuk Perkuat Tata Kelola Digital Pemerintahan

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor terus memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan dengan melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2026 terhadap sejumlah perangkat daerah dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

    Program audit ini menjadi langkah strategis Pemkab Bogor untuk memastikan sistem pemerintahan berbasis digital berjalan efektif, aman, terintegrasi, serta sesuai standar pengelolaan teknologi informasi yang telah ditetapkan.

    Kegiatan audit TIK diawali melalui sosialisasi standar pengelolaan TIK kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, tim audit melakukan visitasi lapangan ke 10 perangkat daerah yang berlangsung mulai 12 Mei hingga 4 Juni 2026.

    Saat ini audit telah dilakukan di sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapperida Kabupaten Bogor, serta rumah sakit daerah seperti RSUD Bhakti Pajajaran, RSUD Idham Chalid, dan RSUD Moh Noh Nur Leuwiliang.

    Selain perangkat daerah, audit TIK juga akan diperluas ke tingkat kecamatan yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menjelaskan, audit TIK bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan teknologi informasi di setiap perangkat daerah, mulai dari infrastruktur jaringan, aplikasi pelayanan, hingga tata kelola data pemerintahan.

    Menurutnya, audit juga dilakukan untuk memastikan keamanan data pemerintah daerah tetap terjaga dan seluruh sistem yang digunakan telah memenuhi regulasi internal maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Melalui audit TIK ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan kesadaran terkait pengelolaan TIK sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, aman, dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” ujar Bambang.

    Ia menambahkan, audit TIK menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan transformasi digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bogor.

    Dengan audit tersebut, Pemkab Bogor berharap seluruh perangkat daerah mampu menerapkan pengelolaan teknologi informasi yang terstandar sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang modern, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

    Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

  • UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah resmi meluncurkan inovasi bertajuk SERUAN PBJ (Selasa Rutin Bulanan) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

    Peluncuran inovasi tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna mendorong transformasi sistem pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pengadaan pemerintah.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah mengatakan, SERUAN PBJ hadir sebagai inovasi berbasis digital dan hybrid meeting yang dirancang untuk mengubah pola pembinaan pengadaan konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif, fleksibel, dan berkelanjutan.

    “SERUAN PBJ menjadi bentuk transformasi pembinaan pengadaan barang dan jasa dari pola konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh perangkat daerah,” ujar Arie.

    Menurutnya, perkembangan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sangat dinamis, termasuk percepatan digitalisasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog dan e-purchasing, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk bergerak lebih adaptif dan responsif.

    Selama ini, penyampaian informasi kebijakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai masih bersifat insidental dan belum merata. Kondisi tersebut kerap memunculkan perbedaan interpretasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penyusunan spesifikasi teknis hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    Melalui SERUAN PBJ, UKPBJ Kabupaten Bogor menghadirkan forum rutin bulanan yang menjadi wadah diseminasi kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, sekaligus ruang konsultasi interaktif bagi para pelaku pengadaan.

    Secara teknis, program ini mengintegrasikan berbagai platform digital modern untuk memangkas keterbatasan ruang dan waktu. Pelaksanaannya memanfaatkan Zoom Meeting sebagai media hybrid meeting, YouTube Channel untuk publikasi dan dokumentasi siaran ulang, serta Bank Materi Digital berbasis Google Drive yang dapat diakses aparatur secara mandiri kapan saja.

    Arie menjelaskan, materi yang dibahas dalam forum SERUAN PBJ tidak hanya bersifat umum, tetapi dikurasi berdasarkan kebutuhan aktual dan persoalan riil yang dihadapi perangkat daerah di lapangan.

    “Materi akan disesuaikan dengan isu strategis seperti HPS, e-purchasing, hingga pengadaan konstruksi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan OPD,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, UKPBJ Kabupaten Bogor menerapkan manajemen kerja yang sistematis melalui beberapa tahapan terukur. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi persoalan dan penjaringan isu strategis dari perangkat daerah, penyusunan jadwal tahunan, penentuan tema pembahasan, hingga koordinasi dengan narasumber ahli.

    Selain itu, seluruh infrastruktur digital disiapkan secara menyeluruh, mulai dari tautan ruang pertemuan daring, daftar hadir elektronik, hingga sistem hybrid meeting agar kegiatan berjalan efektif.

    Kegiatan rutin bulanan tersebut diisi dengan pemaparan kebijakan terbaru oleh narasumber kompeten, sesi diskusi kelompok, hingga konsultasi langsung terkait kendala teknis yang dihadapi OPD dalam proses pengadaan barang dan jasa.

    Pasca kegiatan, seluruh bahan tayang dan rekaman kegiatan akan diunggah ke YouTube serta diperbarui pada bank materi digital guna memudahkan aparatur mengakses informasi secara berkelanjutan.

    Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat partisipasi peserta, kualitas penyampaian materi, serta efektivitas pelaksanaan hybrid meeting sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

    Arie menegaskan, melalui pola kerja yang sistematis tersebut, SERUAN PBJ diharapkan mampu membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor.

    “Program ini diharapkan dapat mempermudah konsultasi, mempercepat penyampaian informasi kebijakan, meminimalisasi risiko kesalahan administratif, serta mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

    Selain memperkuat tata kelola pengadaan, inovasi SERUAN PBJ juga menjadi instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan percepatan transformasi digital birokrasi di daerah.