detikNews

Tag: berita pemerintahan Bogor

  • Rudy Susmanto Antar Kabupaten Bogor Raih Rekor MURI Pelayanan Publik Terlama

    Rudy Susmanto Antar Kabupaten Bogor Raih Rekor MURI Pelayanan Publik Terlama

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui program Gebyar Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bogor. Program pelayanan tanpa henti tersebut sukses melayani ribuan warga selama lebih dari empat hari penuh.

    Piagam penghargaan MURI diterima langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (22/5).

    Program inovatif tersebut diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

    Selama pelaksanaan kegiatan, pelayanan publik tetap berjalan tanpa henti selama 100 jam, mulai 18 Mei 2026 pukul 10.00 WIB hingga 22 Mei 2026 pukul 14.00 WIB. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi karena layanan tetap tersedia hingga malam hari, menyesuaikan kebutuhan warga Kabupaten Bogor yang mayoritas bekerja di wilayah penyangga ibu kota.

    Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa keberhasilan meraih Rekor MURI bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat transformasi pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

    “Dari 100 jam ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Kantor-kantor perizinan tidak bisa beroperasi sama dengan jam kerja perangkat daerah lainnya. Karena Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga ibu kota, banyak masyarakat yang baru bisa mengurus perizinan pada malam hari setelah pulang bekerja,” ujar Rudy Susmanto.

    Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menghadirkan kebijakan baru terkait jam operasional pelayanan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik, khususnya pelayanan perizinan.

    Selain fokus pada pelayanan perizinan, Rudy juga menyoroti pentingnya administrasi kependudukan sebagai hak dasar masyarakat. Ia meminta dinas terkait lebih aktif melakukan jemput bola kepada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.

    “Administrasi kependudukan mungkin terlihat sederhana dari KTP dan KK, tetapi itu menjadi pondasi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, baik pendidikan maupun bantuan sosial,” tegasnya.

    Rudy berharap momentum Hari Jadi Bogor ke-544 dan keberhasilan meraih Rekor MURI dapat menjadi semangat kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju, aman, adil, dan makmur.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Agus Ridho menjelaskan bahwa kegiatan Gebyar Pelayanan Publik Nonstop 100 Jam melibatkan 23 tenant pelayanan dari total 31 tenant yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bogor.

    Tenant tersebut terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga unsur pendukung lainnya yang bersama-sama memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

    “Gebyar Pelayanan Publik Nonstop 100 Jam ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, responsif, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat,” ujar Agus Ridho.

    Selama kegiatan berlangsung, rata-rata terdapat 169 petugas pelayanan yang bekerja setiap hari dalam tiga shift pelayanan. Dari total pelaksanaan kegiatan, tercatat sebanyak 6.210 layanan berhasil diberikan kepada masyarakat dengan jumlah pendaftaran perizinan mencapai 574 permohonan.

    Tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang fleksibel, cepat, dan dekat dengan kebutuhan warga sangat dibutuhkan, terutama di wilayah aglomerasi seperti Kabupaten Bogor.

    Keberhasilan ini sekaligus memperkuat citra Kabupaten Bogor sebagai daerah yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat modern.

  • Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, 32 Pejabat Pemkab Bogor Resmi Dilantik Bupati Rudy Susmanto

    Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, 32 Pejabat Pemkab Bogor Resmi Dilantik Bupati Rudy Susmanto

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Bupati Bogor Rudy Susmanto resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 32 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai langkah memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (21/5/2026).

    Pelantikan yang berlangsung di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor tersebut terdiri dari 30 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional, serta dua Pejabat Pengawas Sekolah Ahli Utama.

    Momentum pelantikan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.

    “Atas izin Allah SWT, hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 30 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional, serta dua Pejabat Pengawas Sekolah Ahli Utama. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menekankan bahwa seluruh pejabat yang baru dilantik harus mampu bekerja secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

    Menurutnya, penguatan birokrasi tidak hanya sebatas rotasi dan pelantikan jabatan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Rudy Susmanto juga berharap para pejabat yang dilantik dapat menghadirkan inovasi, mempercepat pelayanan administrasi, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah agar roda pemerintahan berjalan semakin efektif.

    Pelantikan pejabat ini sekaligus menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sistem birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan.

    Dengan penguatan sumber daya aparatur tersebut, Pemkab Bogor optimistis pelayanan publik di berbagai sektor dapat semakin maksimal, transparan, dan profesional.

  • Rudy Susmanto Ajak Mahasiswa Bogor Kawal Pembangunan Daerah Secara Aktif

    Rudy Susmanto Ajak Mahasiswa Bogor Kawal Pembangunan Daerah Secara Aktif

    CIBINONG, BOGOR | detikNews – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa mahasiswa dan generasi muda memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (19/5/2026).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy menekankan bahwa kritik, masukan, serta gagasan yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan Kabupaten Bogor. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan partisipasi aktif generasi muda agar pembangunan berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

    “Silaturahmi dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Saya menyadari bahwa suara anak muda lahir dari kepedulian terhadap masa depan daerah, melalui kritik, saran, dan gagasan yang membangun,” ujar Rudy Susmanto.

    Ia menjelaskan, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan mahasiswa harus terus dijaga agar berbagai kebijakan daerah mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat, khususnya generasi muda.

    Rudy juga mengingatkan pentingnya kontribusi pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia mengutip pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mengenai kekuatan generasi muda dalam membawa perubahan besar bagi bangsa.

    “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan Bung Karno ini menegaskan betapa besar kekuatan generasi muda dalam mendorong perubahan bangsa,” katanya.

    Audiensi BEM se-Bogor Raya tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kolaborasi bersama mahasiswa dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Rudy menilai mahasiswa tetap harus kritis dalam mengawal kebijakan publik, sementara pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan demi kemajuan daerah.

    Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis keterlibatan generasi muda dapat menjadi energi positif dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  • UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    UKPBJ Kabupaten Bogor Luncurkan Inovasi SERUAN PBJ untuk Perkuat Tata Kelola Pengadaan Digital

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah resmi meluncurkan inovasi bertajuk SERUAN PBJ (Selasa Rutin Bulanan) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

    Peluncuran inovasi tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, guna mendorong transformasi sistem pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor agar lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pengadaan pemerintah.

    Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah mengatakan, SERUAN PBJ hadir sebagai inovasi berbasis digital dan hybrid meeting yang dirancang untuk mengubah pola pembinaan pengadaan konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif, fleksibel, dan berkelanjutan.

    “SERUAN PBJ menjadi bentuk transformasi pembinaan pengadaan barang dan jasa dari pola konvensional menjadi sistem pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh perangkat daerah,” ujar Arie.

    Menurutnya, perkembangan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang sangat dinamis, termasuk percepatan digitalisasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Katalog dan e-purchasing, menuntut seluruh instansi pemerintah untuk bergerak lebih adaptif dan responsif.

    Selama ini, penyampaian informasi kebijakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai masih bersifat insidental dan belum merata. Kondisi tersebut kerap memunculkan perbedaan interpretasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari penyusunan spesifikasi teknis hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    Melalui SERUAN PBJ, UKPBJ Kabupaten Bogor menghadirkan forum rutin bulanan yang menjadi wadah diseminasi kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, sekaligus ruang konsultasi interaktif bagi para pelaku pengadaan.

    Secara teknis, program ini mengintegrasikan berbagai platform digital modern untuk memangkas keterbatasan ruang dan waktu. Pelaksanaannya memanfaatkan Zoom Meeting sebagai media hybrid meeting, YouTube Channel untuk publikasi dan dokumentasi siaran ulang, serta Bank Materi Digital berbasis Google Drive yang dapat diakses aparatur secara mandiri kapan saja.

    Arie menjelaskan, materi yang dibahas dalam forum SERUAN PBJ tidak hanya bersifat umum, tetapi dikurasi berdasarkan kebutuhan aktual dan persoalan riil yang dihadapi perangkat daerah di lapangan.

    “Materi akan disesuaikan dengan isu strategis seperti HPS, e-purchasing, hingga pengadaan konstruksi sehingga lebih relevan dengan kebutuhan OPD,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, UKPBJ Kabupaten Bogor menerapkan manajemen kerja yang sistematis melalui beberapa tahapan terukur. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi persoalan dan penjaringan isu strategis dari perangkat daerah, penyusunan jadwal tahunan, penentuan tema pembahasan, hingga koordinasi dengan narasumber ahli.

    Selain itu, seluruh infrastruktur digital disiapkan secara menyeluruh, mulai dari tautan ruang pertemuan daring, daftar hadir elektronik, hingga sistem hybrid meeting agar kegiatan berjalan efektif.

    Kegiatan rutin bulanan tersebut diisi dengan pemaparan kebijakan terbaru oleh narasumber kompeten, sesi diskusi kelompok, hingga konsultasi langsung terkait kendala teknis yang dihadapi OPD dalam proses pengadaan barang dan jasa.

    Pasca kegiatan, seluruh bahan tayang dan rekaman kegiatan akan diunggah ke YouTube serta diperbarui pada bank materi digital guna memudahkan aparatur mengakses informasi secara berkelanjutan.

    Monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat partisipasi peserta, kualitas penyampaian materi, serta efektivitas pelaksanaan hybrid meeting sebagai bahan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

    Arie menegaskan, melalui pola kerja yang sistematis tersebut, SERUAN PBJ diharapkan mampu membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor.

    “Program ini diharapkan dapat mempermudah konsultasi, mempercepat penyampaian informasi kebijakan, meminimalisasi risiko kesalahan administratif, serta mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

    Selain memperkuat tata kelola pengadaan, inovasi SERUAN PBJ juga menjadi instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan percepatan transformasi digital birokrasi di daerah.

  • Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop Resmi Dimulai di Kabupaten Bogor, Warga Kini Bisa Urus Dokumen Hingga Dini Hari

    Pelayanan Publik 100 Jam Nonstop Resmi Dimulai di Kabupaten Bogor, Warga Kini Bisa Urus Dokumen Hingga Dini Hari

    Pemerintah Kabupaten Bogor resmi memulai program pelayanan publik 100 jam nonstop dalam rangka Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Program yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kabupaten Bogor ini menghadirkan layanan administrasi dan perizinan selama 24 jam penuh mulai 18 hingga 22 Mei 2026, guna memberikan kemudahan dan fleksibilitas waktu bagi masyarakat.

    CIBINONG, Bogor | detikNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi memulai pelayanan publik 100 jam nonstop sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544.

    Program inovatif tersebut mulai berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 dan akan berjalan selama lima hari penuh hingga 22 Mei 2026 di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Kabupaten Bogor, Cibinong.

    Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, perizinan, hingga dokumen kependudukan selama 24 jam tanpa henti. Kebijakan tersebut menjadi langkah nyata Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

    Program pelayanan publik 100 jam nonstop ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang mendorong seluruh perangkat daerah menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.

    Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Agus Ridho, mengatakan program tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

    “Program ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544. Kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih optimal dengan menambah jam operasional hingga 100 jam nonstop,” ujarnya.

    Menurut Agus Ridho, pelayanan tanpa henti tersebut dirancang untuk memberikan fleksibilitas waktu kepada masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengurus administrasi pada jam kerja normal.

    Dengan sistem pelayanan 24 jam, masyarakat kini dapat datang pada malam hari hingga dini hari untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan pada siang hari.

    “Ini menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Mereka tetap bisa mengakses layanan publik kapan saja selama program berlangsung,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaannya, sebanyak 31 tenant layanan dari berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal ikut berpartisipasi. Mayoritas tenant membuka pelayanan penuh selama lima hari kegiatan, sementara beberapa layanan menyesuaikan operasional sesuai ketersediaan personel.

    Berbagai layanan yang tersedia langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan. Antusiasme warga terlihat dari tingginya aktivitas pelayanan, terutama pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres serta layanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil.

    Pemkab Bogor berharap program pelayanan publik 100 jam nonstop ini dapat menjadi inovasi pelayanan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat transformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif.

    Selain mempermudah akses layanan, kegiatan ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di era digital dan mobilitas tinggi.

  • Bupati Bogor Kukuhkan Pengurus KONI 2026–2030, Targetkan Lonjakan Prestasi Atlet hingga Tingkat Nasional

    Bupati Bogor Kukuhkan Pengurus KONI 2026–2030, Targetkan Lonjakan Prestasi Atlet hingga Tingkat Nasional

    Cibinong, Bogor | detiKnews — Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor periode 2026–2030 resmi dikukuhkan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam acara yang digelar di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Senin malam (4/5/2026).

    Dalam momentum tersebut, Arif Rochmawan resmi mengemban amanah sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor periode 2026–2030. Ia diharapkan mampu membawa arah baru dalam pembinaan olahraga sekaligus mendorong peningkatan prestasi atlet daerah.

    Dalam sambutannya, Rudy Susmanto menegaskan bahwa KONI Kabupaten Bogor harus memasuki fase baru yang lebih tegas, solid, dan berorientasi pada capaian prestasi yang nyata.

    Menurutnya, soliditas antar pengurus dan cabang olahraga menjadi kunci utama agar organisasi dapat bergerak dalam satu komando yang kuat dan terarah.

    “Selamat kepada Arif Rochmawan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor periode 2026–2030. Kami menyambut kepemimpinan baru ini dengan harapan besar lahirnya langkah strategis dalam memajukan olahraga Kabupaten Bogor, serta mengantarkan putra-putri daerah berprestasi hingga tingkat nasional bahkan mendunia,” ujarnya.

    Sementara itu, Arif Rochmawan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi serta sistem pembinaan atlet.

    Ia menyebut, kepemimpinan KONI ke depan harus dijalankan dengan kerja keras, kebersamaan, dan keberanian untuk bertransformasi.

    “KONI Kabupaten Bogor harus kita nakhodai dengan kerja keras, kebersamaan, dan keberanian untuk berubah. Ini saatnya bergerak lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berdampak bagi prestasi olahraga daerah,” tegasnya.

    Arif juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Jawa Barat, khususnya Muhammad Budiana, atas dukungan dan arahan yang diberikan selama proses organisasi berjalan sesuai aturan dan AD/ART.

    Ia mengajak seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan sekat-sekat kepentingan demi satu tujuan besar, yakni kejayaan olahraga Kabupaten Bogor.

    Pengukuhan ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru KONI Kabupaten Bogor yang lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi penuh pada peningkatan prestasi atlet di berbagai level kompetisi.

    Sumber: VOA Bogor