Presiden “Jokowi” Widodo telah menekankan bahwa pengembangan ibukota baru Indonesia ─ yang berdiri di daerah antara Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ─ akan dilakukan dengan cara yang sadar lingkungan.

Berbicara setelah mengunjungi lokasi yang akan menjadi pusat administrasi baru, Jokowi mengatakan bahwa salah satu prioritas paling cepat dalam tahap pengembangan adalah membangun area pembibitan untuk bibit pohon untuk merehabilitasi kawasan hutan di dalam ibukota baru.

“Saya telah menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Siti Nurbaya Bakar] untuk membangun pembibitan seluas 100 hektar yang akan menelan biaya jutaan bibit sehingga [modal baru] akan menjadi daerah hijau penuh oksigen,” kata Jokowi kepada wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalimantan, pada hari Rabu.

Lokasi ibukota baru di Pulau Kalimantan, yang sangat terkait dengan hutan hujan tropis yang luas yang sering dijuluki paru-paru dunia, masih memiliki setidaknya dua daerah yang memiliki tutupan pohon yang baik, memfokuskan Taman Nasional Bangkirai dan kawasan hutan Bukit Soeharto.

Ketika deforestasi dan pembalakan liar terus berlanjut di Kalimantan dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran telah muncul tentang apa yang akan terjadi pada hutan yang tersisa begitu pemerintah mulai membangun modal baru.

Taman nasional seluas 1.500 hektar, yang terletak di Kabupaten Samboja, Kutai Kartanegara, adalah kawasan konservasi hutan hujan tropis, dengan pohon setinggi 50 meter dan berumur lebih dari 150 tahun.

Sementara itu, Bukit Soeharto adalah daerah hutan seluas 61.850 ha yang terletak di dekat titik tengah jalan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan, dua kota terbesar di provinsi ini.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor sebelumnya menyarankan bahwa hingga 410.000 ha lahan dialokasikan untuk ibukota baru, dengan sekitar 56.000 ha disisihkan untuk area inti kota ─ di mana pusat pemerintahan akan dibangun.

Jokowi mengatakan pusat pemerintahan ─ yang akan menjadi rumah bagi kantor kepresidenan, menteri dan negara lainnya ─ diperkirakan hanya membutuhkan 5.600 ha, meninggalkan banyak daerah yang dapat direhabilitasi dengan pohon.

Karena pemerintah hanya ingin menggunakan 19 persen dari perkiraan biaya untuk relokasi ─ awalnya berjumlah Rp 466 triliun (US $ 33 miliar) ─ Presiden mengatakan bahwa partisipasi sektor swasta adalah kunci untuk mengamankan relokasi dan meringankan beban pada anggaran negara.

“Kami ingin mencari sumber pembiayaan yang terlewatkan beban negara, baik melalui kemitraan publik-swasta atau investasi swasta,” kata Jokowi.

Para pejabat saat ini sedang menyusun peraturan presiden tentang pembentukan otoritas khusus untuk mengalokasikan relokasi ibukota dari Jakarta.

Jokowi mengatakan peraturan baru itu diharapkan akan disimpulkan dan ditandatangani bulan depan sehingga badan itu bisa mulai bekerja pada awal tahun depan.

Sementara itu, pemerintah juga sedang dalam proses mengajukan rancangan undang-undang omnibus kepada DPR tentang relokasi, yang akan mengubah setidaknya 14 undang-undang yang ada untuk mengeksploitasi langkah tersebut