Presiden “Jokowi” Widodo telah resmi mengeluarkan peraturan yang merampingkan semua perizinan bisnis ke arah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan memberikan wewenang kepada badan tersebut untuk meninjau kebijakan yang didaftarkan sebagai hal yang tidak menguntungkan bagi investor.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2019 tentang percepatan kemudahan berbisnis (EODB) ditandatangani pada November 22 dan menjadi efektif segera, memberikan kekuatan yang lebih besar bagi ketua BKPM Bahlil Lahadalia untuk menarik investasi guna mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Peraturan tersebut memberi BKPM wewenang untuk mengambil alih izin bisnis dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya “untuk memudahkan melakukan bisnis di negara ini, untuk meningkatkan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja”.

Hal ini juga menjadikan BKPM sebagai ujung tombak dalam mengevaluasi dan membuat rekomendasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga pemerintah yang diakui tidak menguntungkan bagi investor.

“[BKPM] akan melakukan evaluasi penerapan izin usaha dan fasilitas investasi oleh kementerian / lembaga [pemerintah],” bunyi Inpres. “[BKPM] akan menyampaikan hasil evaluasi kepada kementerian / lembaga [pemerintah].”

Menurut Inpres, kementerian dan lembaga pemerintah ditugasi aktif “mengidentifikasi dan menilai” peraturan yang dianggap “mengganggu kemudahan berbisnis”, dan melaporkannya ke BKPM. Kementerian dan lembaga pemerintah juga diberi tugas untuk menderegulasi dan meniadakan pembatasan izin usaha melalui revisi atau pencabutan peraturan.

“[Kementerian dan lembaga pemerintah] akan mendelegasikan izin usaha dan otoritas fasilitas investasi kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,” bunyi Inpres, yang juga menugaskan kementerian dan lembaga pemerintah dengan menunjuk sekretariat untuk bertanggung jawab atas rekomendasi BKPM.

“Presiden telah memberikan target bahwa, dengan wewenang [untuk memproses perizinan] sepenuhnya berada di tangan BKPM, BKPM juga diminta untuk meningkatkan [posisi Indonesia] dalam peringkat [tahunan Bank Dunia EODB] berkisar antara 50 dan 40 oleh 2021, ”kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung baru-baru ini.

Indonesia berada di peringkat ke-73 dalam peringkat EODB 2018, lebih rendah dari negara-negara lain di kawasannya seperti Malaysia dan Thailand, yang masing-masing menempati peringkat ke-12 dan ke-21.

Pemerintahan Jokowi kini telah berjuang untuk menarik lebih banyak investasi ke negara itu di tengah pertumbuhan ekonomi yang lambat. PDB Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal ketiga tahun ini, laju paling lambat dalam lebih dari dua tahun.

Pertumbuhan investasi, yang menyumbang sekitar sepertiga dari PDB negara itu, jatuh ke 4,21 persen dari 6,96 persen yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, data BPS menunjukkan.

Penerbitan Inpres juga melengkapi upaya untuk melonggarkan peraturan investasi di Indonesia, termasuk undang-undang omnibus yang akan membuka sektor-sektor yang sebelumnya dibatasi untuk investor asing dengan mengubah daftar investasi negatif (DNI) menjadi “daftar positif” sektor-sektor prioritas untuk investasi.

Jokowi juga berjanji bahwa 40 peraturan menteri yang diakui sebagai penghambat iklim investasi di Indonesia akan dihapuskan pada bulan Desember. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah bagian dari upayanya untuk memberikan “kekuatan veto” kepada para menteri koordinasinya untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kementerian-kementerian yang dirasa bertentangan dengan dorongan pemerintahannya untuk mengundang investasi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan.